Indonesia bersama sembilan negara anggota ASEAN lainnya resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, pada sela pertemuan ASEAN Economic Community Council. Perjanjian ini merupakan kerangka kerja sama ekonomi digital kawasan pertama yang disepakati seluruh negara ASEAN, hasil negosiasi yang berjalan sejak 2023 saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Bagi pembaca di Indonesia, kesepakatan ini penting karena akan menjadi dasar aturan bagi pelaku usaha yang berdagang secara digital lintas negara di kawasan ASEAN.
DEFA mengatur delapan area utama, yakni perdagangan digital, perdagangan elektronik lintas negara, pembayaran elektronik, pengembangan talenta digital, teknologi baru, pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut implementasi perjanjian ini diproyeksikan menggandakan nilai ekonomi digital ASEAN, dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030, didukung populasi kawasan yang diperkirakan mencapai 693 juta jiwa pada 2025.
Bagi Indonesia, pemerintah menyebut DEFA berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui perluasan perdagangan digital, peningkatan transaksi lintas negara, dan penguatan posisi pelaku usaha nasional di ekosistem digital ASEAN. Kemenko Perekonomian bahkan menyebut optimalisasi DEFA dapat menambah sumber pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2028-2029, meski angka ini merupakan target pemerintah, bukan hasil yang sudah terjadi.
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan DEFA selanjutnya bergantung pada komitmen seluruh negara anggota ASEAN untuk menerjemahkan kesepakatan ini menjadi langkah implementasi yang konkret. Indonesia menyatakan akan terus berperan aktif dalam proses tersebut, meski rincian jadwal atau aturan turunan di tingkat domestik belum diumumkan.