Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I mensosialisasikan aturan baru pemerintah, PMK-71 Tahun 2026, beserta petunjuk pelaksanaannya KEP-239/PJ.01/2026, yang mengatur fasilitas penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak. Sosialisasi ini disampaikan dalam pertemuan dengan media di Medan, Kamis (12/11/2026). Aturan tersebut berlaku secara nasional dan berpotensi meringankan beban wajib pajak yang selama ini dikenai denda atau bunga akibat keterlambatan memenuhi kewajiban perpajakan.
Menurut DJP, kebijakan penghapusan sanksi administratif ini bertujuan mewujudkan kepastian hukum, mendorong roda perekonomian, memudahkan wajib pajak, serta meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak. Rilis ini belum merinci jenis sanksi apa saja yang dihapus, siapa saja yang memenuhi syarat, maupun batas waktu pengajuan fasilitas tersebut.
Di luar sosialisasi aturan, Kanwil DJP Sumut I juga memaparkan capaian penerimaan pajak di wilayah kerjanya. Sampai 10 November 2026, realisasi penerimaan tercatat Rp21,171 triliun, setara 83,79 persen dari target tahun ini, dengan pertumbuhan 55,51 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan wajib pajak orang pribadi dan badan mencapai 383.984, naik 7,2 persen, sementara penerimaan PPh Pasal 29, yaitu pajak kurang bayar yang harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum melapor, tumbuh 100,98 persen menjadi Rp2,238 triliun.
