Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah data ekonomi terbaru sekaligus memperkenalkan aturan baru soal ekspor sumber daya alam, dalam forum Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menyebut perekonomian Indonesia tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026 dengan inflasi terjaga di 3,23 persen, sementara realisasi investasi sepanjang tahun ini sudah mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target. Cadangan devisa tercatat US$146,8 miliar, setara kebutuhan impor 5,3 bulan, dengan neraca dagang masih surplus US$3,36 miliar dan indeks PMI manufaktur berada di level 54, menandakan sektor ini masih berekspansi.
Di sisi aturan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 mewajibkan eksportir tambang yang memiliki pemegang saham asing dari tujuh negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, dengan kepemilikan minimal 10 persen, untuk menyimpan sedikitnya 30 persen hasil ekspornya di bank devisa dalam negeri selama paling singkat tiga bulan. Selain lima bank milik negara, pemerintah telah menunjuk 11 bank non-BUMN sebagai bank devisa, di antaranya Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, JPMorgan, Citibank, dan OCBC NISP. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ini agar turut menjangkau kepemilikan saham tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner perusahaan.
Nilai barang yang dijual Indonesia ke luar negeri. Naik 0,98 miliar US$ dibanding Agustus 2026. Naik 4 periode beruntun. Tertinggi dalam 33 bulan yang tercatat.
Sumber: Badan Pusat Statistik, Nilai Ekspor. Diolah The Signal.
Pemerintah juga sedang menyiapkan Portal DSI bernama NADI sebagai pintu tunggal pengawasan ekspor tiga komoditas strategis, yaitu batu bara, minyak nabati, dan ferroalloy. Portal yang terhubung dengan sistem bea cukai CEISA dan layanan single window SINSW ini akan memeriksa dan menyetujui dokumen ekspor seperti kontrak dan Pemberitahuan Ekspor Barang, meski transaksi jual beli tetap berlangsung langsung antara eksportir dan pembeli. Pemerintah menargetkan revisi aturan terkait selesai pertengahan November 2026, dilanjutkan uji sistem pada 15 November 2026 dan uji coba terbatas pada 15 Desember 2026, sebelum portal ini wajib digunakan penuh mulai 1 Januari 2027.
Dalam waktu dekat, Indonesia juga mengikuti sejumlah agenda ekonomi internasional. Pekan ini Indonesia hadir dalam KTT ASEAN yang salah satu agendanya adalah penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement, perjanjian ekonomi digital kawasan yang disebut sebagai yang pertama di dunia, serta menghadiri pertemuan pemimpin ekonomi APEC di Shenzhen. Pada 21 November 2026, Indonesia dijadwalkan menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement di Brussels, yang disebut akan membuka akses pasar dengan tarif nol untuk sejumlah produk serta peluang investasi baru antara Indonesia dan Uni Eropa.
Airlangga menyebut optimismenya terhadap prospek ekonomi 2027 bersandar pada kombinasi data tersebut, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada tahun depan dan 7 persen pada tahun-tahun berikutnya.