Badan Pusat Statistik merilis data terbaru soal backlog perumahan, ukuran yang menunjukkan seberapa jauh kebutuhan rumah penduduk Indonesia belum terpenuhi. Pada 2026, dua indikator utamanya sama-sama turun dibanding 2025: rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri berkurang dari 13,00 persen menjadi 12,39 persen, sementara rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni berkurang dari 25,33 persen menjadi 24,03 persen. Angka ini penting karena backlog perumahan selama ini jadi salah satu tolok ukur utama ketersediaan papan bagi penduduk.
Dalam jumlah rumah tangga, backlog kepemilikan turun dari 9,64 juta menjadi 9,29 juta rumah tangga, sedangkan backlog kelayakhunian turun dari 18,77 juta menjadi 18,01 juta rumah tangga. Backlog kepemilikan menghitung rumah tangga yang belum punya rumah sendiri, misalnya masih mengontrak, menyewa, atau menumpang di rumah orang lain. Backlog kelayakhunian menghitung rumah tangga yang rumahnya, baik milik sendiri maupun bukan, belum memenuhi syarat layak huni.
BPS juga mencatat persentase rumah tangga yang punya akses ke rumah layak huni naik dari 68,40 persen pada 2025 menjadi 70,30 persen pada 2026. Kenaikan ini ditopang oleh empat komponen yang dipakai BPS untuk menilai kelayakan rumah, yaitu ketahanan bangunan yang naik dari 87,10 persen menjadi 87,52 persen, kecukupan luas lantai per orang dari 94,66 persen menjadi 94,91 persen, akses air minum layak dari 93,22 persen menjadi 93,71 persen, dan akses sanitasi layak dari 85,37 persen menjadi 86,73 persen.
Meski seluruh indikator bergerak ke arah perbaikan, angkanya tetap menunjukkan jutaan rumah tangga di Indonesia masih berada dalam kondisi backlog, baik karena belum punya rumah sendiri maupun karena rumah yang dihuni belum memenuhi standar layak huni.