Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana pengembangan pusat data di Indonesia memerlukan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt. Ia menyampaikan hal ini untuk menggambarkan betapa besar peran sektor ketenagalistrikan dalam menopang pertumbuhan industri digital, termasuk kecerdasan buatan, yang belakangan tumbuh pesat.

Dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin, Bahlil menjelaskan angka tersebut muncul setelah ia berbincang dengan Direktur Utama PLN. Tambahan 20 gigawatt setara dengan 20.000 megawatt, atau sekitar 20 persen dari total kapasitas listrik yang sudah terpasang saat ini. Ia menegaskan angka ini masih berupa proyeksi kebutuhan ke depan, bukan kapasitas pusat data yang sudah berjalan. Selain listrik, Bahlil menyebut pembangunan pusat data juga membutuhkan ketersediaan air, jaringan serat optik, dan lahan yang siap dikembangkan.

Pemerintah mengarahkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan hub pusat data yang diharapkan melengkapi ekosistem digital regional di Malaysia dan Singapura. Menurut Bahlil, tiga daerah ini punya ketersediaan air yang memadai, kepadatan penduduk yang lebih rendah dibanding sejumlah pusat kegiatan di Jawa dan Bali, serta potensi pengembangan energi baru terbarukan.

Sebagai bagian dari tawaran ke investor, Bahlil mengaitkan rencana ini dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas sekitar 100 gigawatt-peak. Ia menilai investor akan lebih tertarik menjalankan pusat data mereka dengan energi baru terbarukan, dan menyebutnya sebagai peluang bisnis. Rencana PLTS tersebut masih berupa agenda pengembangan, dan gigawatt-peak sendiri mengukur daya maksimal panel surya saat kondisi matahari optimal, bukan pasokan listrik yang tersedia terus-menerus sepanjang waktu.