Pemerintah menaikkan standar cadangan bahan bakar minyak di Bali dari 11 hari menjadi 15 hari, setelah sepekan terakhir sejumlah SPBU di pulau itu diwarnai antrean panjang kendaraan. Keputusan ini diambil Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, usai rapat koordinasi di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026). Rapat itu dihadiri Gubernur Bali, Kapolda Bali, Kasdam IX/Udayana, jajaran direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, serta Kepala BPH Migas.
Bahlil menjelaskan, keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa sempat membuat cadangan di Bali turun ke kisaran 3 sampai 4 hari saja, jauh di bawah standar normal. Setelah pasokan tambahan tiba, cadangan rata-rata kini kembali ke 11 sampai 12 hari. Di lapangan, Pertamina Patra Niaga memasok sekitar 3 juta liter BBM per hari ke Bali, lebih tinggi dari konsumsi normal Pertalite yang sekitar 2,2 juta liter per hari, dengan 66 SPBU di Denpasar dan Badung beroperasi 24 jam, didukung tambahan 16 mobil tangki dan 100 personel TNI.
Pemerintah Provinsi Bali juga memperpanjang skema pembelian BBM ganjil-genap, yang mulai berlaku Sabtu (17/10), hingga Jumat (23/10) karena dinilai efektif mengurai antrean. Antrean itu sendiri dipicu kombinasi kendala bongkar muat kapal tanker, gelombang tinggi, dan lonjakan pembelian warga. Masalah serupa juga membuat pemerintah mengevaluasi jalur distribusi di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra, tempat pendangkalan sungai memaksa pengiriman BBM dialihkan ke jalur darat.
Secara nasional, cadangan Pertalite masih berada di kisaran 16 sampai 18 hari dan jenis BBM lain di atas 20 hari, sehingga Bahlil menegaskan fokus saat ini bukan menambah stok melainkan memperlancar distribusi. Direktur Utama Pertamina menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bali dan berjanji kejadian serupa tidak terulang, sementara pemerintah, Pertamina, dan Pemerintah Provinsi Bali akan mengevaluasi distribusi setiap hari.