Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menemukan banyak kesalahan angka dalam dokumen resmi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, mulai dari perkiraan pertumbuhan ekonomi sampai anggaran program Makan Bergizi Gratis. Temuan ini disampaikan dalam rapat kerja Banggar bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy, Kamis (27/8/2026). Soal ini penting karena dokumen tersebut menjadi acuan utama DPR dan pemerintah saat membahas anggaran negara tahun depan.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut ada sejumlah beda angka antara pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 dengan dokumen yang diterima DPR. Presiden menyebut target pertumbuhan ekonomi 6 persen, sementara di Nota Keuangan yang diterima DPR tertulis 5,9 persen. Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berbeda jauh, disebut Rp480 triliun di satu bagian dokumen, tapi lampirannya hanya mencantumkan Rp240 triliun.

Angka BPSPertumbuhan ekonomi
5,29%Triwulan II 2026

Pertumbuhan PDB dibanding triwulan yang sama tahun lalu. Turun 0,32 poin dibanding Triwulan I 2026.

Triwulan I 2024: 5,11%Triwulan II 2024: 5,05%Triwulan III 2024: 4,95%Triwulan IV 2024: 5,02%Triwulan I 2025: 4,87%Triwulan II 2025: 5,12%Triwulan III 2025: 5,04%Triwulan IV 2025: 5,39%Triwulan I 2026: 5,61%Triwulan II 2026: 5,29%TwITwIITwIIITwIVTwITwIITwIIITwIVTwITwII2024202520265,614,87Triwulan I 2024: 5,11%Triwulan II 2024: 5,05%Triwulan III 2024: 4,95%Triwulan IV 2024: 5,02%Triwulan I 2025: 4,87%Triwulan II 2025: 5,12%Triwulan III 2025: 5,04%Triwulan IV 2025: 5,39%Triwulan I 2026: 5,61%Triwulan II 2026: 5,29%TwITwIIITwITwIIITwITwII2024202520265,614,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010. Diolah The Signal.

Selain kesalahan angka, Banggar juga menemukan sejumlah sasaran pembangunan yang belum dicantumkan dalam dokumen RAPBN 2027. Anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyebut data yang belum tercantum antara lain target tingkat kemiskinan ekstrem, penciptaan lapangan kerja baru, serta nilai tukar petani dan nelayan untuk 2027.

Said meminta pemerintah memastikan ulang ketepatan angka dan kelengkapan data dalam dokumen RAPBN 2027 sebelum pembahasan berlanjut, agar tidak menimbulkan kebingungan di antara pihak yang membahas anggaran. Pemerintah dalam rapat tersebut berjanji memperbaiki catatan-catatan yang disorot Banggar.