PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) menjawab permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia tertanggal 11 November 2026 terkait pelepasan 85% saham PT KB Bukopin Finance (KBBF) kepada JB Woori Capital Co., Ltd (JBWC). Dalam surat tertanggal 13 November 2026 yang ditandatangani Sekretaris Perusahaan Ariz Dian Perkasa, Perseroan menjelaskan bahwa transaksi atas 135.529 saham atau 85% kepemilikan di KBBF itu disepakati senilai Rp340 miliar, dan setelah penyesuaian sesuai perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Share Purchase Agreement/CSPA) tertanggal 1 Juli 2025, nilai bersih yang diterima Perseroan pada tanggal penutupan adalah Rp339,97 miliar. Transaksi ini resmi rampung pada 4 November 2026 melalui penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham di hadapan notaris, setelah seluruh syarat penutupan terpenuhi, termasuk persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KBBF, dan tidak adanya keberatan dari kreditur KBBF.
Perseroan menyebut kontribusi KBBF terhadap total aset konsolidasian naik dari 1,29% pada akhir 2025 menjadi 1,67% pada September 2026, dan terhadap pendapatan naik dari 4,49% menjadi 5,13%. Sementara itu kontribusi laba bersih sebesar 28,89% pada 2025 tidak bisa dibandingkan dengan periode 2026 karena Perseroan justru mencatat rugi bersih konsolidasian pada periode berjalan tahun ini. Manajemen menyatakan pelepasan KBBF berdampak positif terhadap permodalan karena mengurangi penyertaan modal yang selama ini menjadi faktor pengurang modal, menurunkan aset tertimbang menurut risiko konsolidasian, serta menambah likuiditas untuk mendukung bisnis inti perbankan. Perseroan tetap memegang sisa 14,24% saham KBBF karena ketentuan batas maksimum kepemilikan asing pada perusahaan pembiayaan, dengan masa larangan jual selama tiga tahun, opsi jual bagi Perseroan dan opsi beli bagi JBWC pada harga yang sudah disepakati dalam CSPA, serta kewajiban ganti rugi yang dibatasi maksimal 50% dari nilai transaksi. Rentang waktu dari penandatanganan CSPA pada Juli 2025 hingga penutupan pada November 2026, menurut Perseroan, disebabkan proses perizinan regulator yang berjalan bertahap, bukan karena perubahan harga atau syarat transaksi.
Di luar soal divestasi KBBF, Bursa juga meminta klarifikasi atas perbedaan perlakuan akuntansi tiga special purpose vehicle berbasis Singapura, yakni IDMB United Pte Ltd, SMMK Pte Ltd, dan TLDC Pte Ltd, yang menerbitkan obligasi senilai Rp7,5 triliun. Di laporan keuangan BBKP, ketiganya tercatat sebagai efek pihak ketiga, sementara di laporan keuangan pengendali, KB Kookmin Bank, ketiganya dicatat sebagai entitas anak. Perseroan menjawab bahwa perbedaan itu berasal dari hasil penilaian pengendalian masing-masing entitas sesuai standar akuntansi yang berlaku, dan tidak serta merta berarti ada kesalahan penerapan standar. Bursa pun menyoroti ketidaksesuaian pengungkapan sanksi, karena laporan tahunan BBKP 2023 hingga 2025 menyatakan tidak ada sanksi administratif yang material, sedangkan laporan KB Financial Group selaku pengendali memuat 48 baris sanksi dari OJK, Bank Indonesia, dan Bursa terhadap BBKP sepanjang 2021 hingga Januari 2026, termasuk dua sanksi Bursa pada 8 Mei dan 14 Juni 2024 serta penghentian sementara koneksi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia pada 10 Oktober 2025, yang tidak tercantum dalam laporan insidental maupun laporan tahunan Perseroan sendiri.