Pemerintah sedang merombak data penerima bantuan sosial dengan memadankan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan mendapatkan potret kesejahteraan masyarakat yang lebih lengkap sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bansos. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses ini sangat mungkin mengubah status desil, yaitu kelompok tingkat kesejahteraan warga.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat ditemui di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026). Ia menjelaskan bahwa data desil selama ini bersumber dari Badan Pusat Statistik lewat pendataan langsung ke lapangan. Dalam proses pemutakhiran saat ini, informasi dari kementerian dan lembaga lain ikut digunakan untuk memperkuat gambaran kondisi ekonomi warga, sehingga pemetaan yang sudah tercatat sebelumnya berpotensi bergeser.

Salah satu data yang dipadankan adalah kepemilikan tanah atau lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Data lain yang digunakan adalah catatan kepemilikan kendaraan dari kepolisian. Menurut Tito, kedua data itu bisa menjadi bahan tambahan bagi BPS saat memutakhirkan desil, sekaligus memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.

Tito menegaskan pemadanan data lintas instansi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sensus atau pendataan yang dilakukan BPS. Menurutnya, seluruh sumber data justru perlu saling melengkapi karena kondisi kesejahteraan masyarakat bisa berubah dari waktu ke waktu.