DPR RI memanggil sejumlah pejabat ekonomi papan atas ke Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026), untuk membahas arah kebijakan ekonomi Indonesia pada 2027, termasuk target pertumbuhan 6 persen dan rencana investasi Rp1.200 triliun. Pertemuan ini penting karena hasil koordinasi antar-kementerian pada tahap awal ini akan menjadi dasar pembahasan anggaran negara tahun depan, yang pada akhirnya memengaruhi belanja pemerintah, defisit anggaran, dan iklim investasi yang dirasakan pelaku usaha.
Rapat koordinasi dan konsultasi tersebut digelar bersama pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi XI DPR RI, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati. Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia terpilih Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Chief Operating Officer BPI Danantara Donny Oskaria.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi menjelaskan, rapat ini bertujuan menyelaraskan kebijakan antar-kementerian dan lembaga agar sejalan dengan target tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. "Kita ingin melakukan koordinasi dan konsultasi antara satu kementerian dengan kementerian yang lain supaya bersinergi, sesuai dengan tema untuk mewujudkan tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat," kata Fauzi di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Selain target pertumbuhan ekonomi, forum ini turut membahas sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk 2027, meliputi proyeksi belanja negara, defisit APBN, dan investasi sebagai salah satu penopang pertumbuhan. Pembahasan ini menjadi tahap awal sebelum asumsi-asumsi tersebut dibawa ke pembahasan teknis anggaran negara 2027 yang lebih mendalam.