PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menerbitkan koreksi atas keterbukaan informasi tanggal 4 November 2026 mengenai rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue tahap III. Dokumen ini merupakan kelanjutan dari rencana restrukturisasi keuangan Garuda periode 2025-2029 yang sudah disetujui Menteri BUMN pada 23 Juni 2025. Rights issue ini adalah tindak lanjut dari penyetoran lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia (API) ke PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), yang sempat membuat kepemilikan Garuda di GMFI terdilusi dan menjadikan API sebagai pemegang saham mayoritas GMFI. Garuda menegaskan tetap menjadi pemegang saham pengendali GMFI berdasarkan surat komitmen API tertanggal 10 Desember 2025.
Sesuai rencana restrukturisasi tersebut, saham GMFI yang dipegang API kemudian dialihkan berjenjang hingga akhirnya jatuh ke tangan PT Danantara Asset Management (DAM), induk investasi milik negara yang juga pemegang saham utama Garuda. Rapat umum pemegang saham API pada 26 Juni 2026 menyetujui pembagian dividen non tunai berupa 82.100.173.900 saham Seri B GMFI, atau 65,77 persen dari seluruh saham GMFI, kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) dengan nilai Rp5,66 triliun. Rapat pemegang saham InJourney pada 29 Juni 2026 kemudian menyetujui pengalihan saham yang sama ke DAM. Dalam dokumen ini, Garuda menyatakan seluruh rangkaian pengalihan itu sudah selesai per 2 November 2026 melalui dua akta pengalihan hak atas saham yang dibuat di hadapan notaris Desman di Jakarta Utara, sehingga DAM kini resmi tercatat sebagai pemilik saham GMFI tersebut.
Dengan saham GMFI itu di tangan, Danantara berencana memakainya untuk melunasi hak memesan efek terlebih dahulu yang dimilikinya dalam rights issue Garuda, bukan dengan uang tunai, melalui mekanisme penyetoran modal berupa barang atau inbreng. Pemegang HMETD lain tetap diminta membayar secara tunai sesuai aturan OJK. Karena Danantara adalah pemegang saham utama Garuda, penyetoran ini tergolong transaksi afiliasi menurut aturan OJK soal transaksi afiliasi, namun Garuda dibebaskan dari sejumlah kewajiban tambahan transaksi afiliasi karena rencana ini sudah masuk program restrukturisasi yang disetujui pemerintah dan dilakukan lewat penawaran umum. Kewajiban yang tetap berlaku, Garuda harus memakai jasa penilai independen untuk menentukan nilai wajar saham GMFI yang disetorkan serta menilai kewajaran rencana inbreng tersebut. Berdasarkan data pemegang saham per 9 Oktober 2026, Danantara sudah mengantongi 2,929 persen saham Seri B, 10,653 persen saham Seri C, dan 77,528 persen saham Seri D Garuda, sementara saham Seri A Dwiwarna atau saham dengan hak khusus tetap dipegang pemerintah melalui Badan Pengaturan BUMN sebesar 0,92 persen.