Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut ada sekitar Rp10.000 triliun aktivitas ekonomi di Indonesia yang selama ini tidak tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyampaikan hal itu dalam Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Klaim ini penting karena, jika benar, ukuran ekonomi Indonesia yang selama ini diakui dunia internasional bisa jauh lebih besar dari angka resmi.

Menurut Hashim, PDB Indonesia yang tercatat dan diakui IMF, Bank Dunia, serta Bank Indonesia saat ini sebesar Rp25.000 triliun. Ia mengutip perkiraan Bank Dunia bahwa 35 sampai 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat, sehingga ada sekitar Rp10.000 triliun transaksi yang lolos dari pencatatan negara. Transaksi itu menurutnya berasal dari kegiatan tunai tanpa kuitansi seperti tukang pangkas rambut, tukang pijat, warung tegal, hingga salon kecantikan, yang karena itu tidak dipungut pajak pertambahan nilai 11 persen.

Hashim juga menyoroti rendahnya penerimaan negara, yang saat ini hanya 12 persen dari PDB tercatat. Angka itu disebutnya lebih rendah dibanding Kamboja yang mencapai 18 persen, India 20 persen, dan negara-negara Afrika 16 persen. Ia menghitung bahwa selisih 6 persen dari PDB Rp25.000 triliun setara dengan sekitar Rp1.500 triliun potensi penerimaan negara yang hilang setiap tahun, jauh lebih besar dari defisit APBN yang berkisar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

Hashim menyimpulkan bahwa jika seluruh transaksi ekonomi dipungut pajak sesuai undang-undang, posisi ekonomi Indonesia di dunia bisa naik dari peringkat ke-16 menjadi sekitar peringkat ke-11 atau ke-12. Ia mengaitkan lemahnya penerimaan negara ini dengan keterbatasan pembiayaan APBD yang kerap dikeluhkan pemerintah daerah.