Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan realisasi investasi senilai Rp3.923,2 triliun sepanjang dua tahun masa jabatannya, terhitung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026. Angka ini disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani saat melapor kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10). Dari jumlah tersebut, investasi yang masuk telah menyerap hampir 5,5 juta tenaga kerja, tepatnya 5.485.944 orang.
Secara geografis, wilayah di luar Jawa menerima porsi investasi lebih besar, yakni Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total realisasi. Pulau Jawa mencatatkan Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen dari total investasi yang masuk. Dari sisi asal modal, investasi dalam negeri (PMDN) tercatat Rp1.998,7 triliun, sedikit lebih tinggi dibanding investasi asing (PMA) yang mencapai Rp1.924,5 triliun.
Rosan menyebut pemerintah ingin investasi yang masuk tidak berhenti di angka penanaman modal semata, melainkan berujung pada industri hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri. Untuk mendukung itu, pemerintah menghubungkan sistem perizinan dari 28 kementerian dan lembaga agar proses pengurusan izin investasi lebih mudah dilacak, baik oleh investor lokal maupun asing.
Menurut Rosan, kepastian menjadi hal yang paling dicari investor, baik terkait proses perizinan, lama waktu pengurusan, maupun iklim investasi secara umum. Karena itu, integrasi perizinan tersebut diarahkan untuk menekan ketidakpastian yang selama ini kerap dikeluhkan pelaku usaha.