Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tidak berhenti pada tugas mengumpulkan data. Tim diminta menelusuri akar persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, menentukan langkah penyelesaian yang tepat, lalu mengawal pelaksanaannya sampai tuntas.
Arahan itu disampaikan Tomsi dalam Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja tim tersebut di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat 4 September 2026. Rapat ini menjadi bagian dari upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Setiap tim memegang wilayah tanggung jawab dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, dengan tugas mengoordinasikan pemantauan, mengumpulkan data, memverifikasi laporan pemerintah daerah, dan menyusun analisis sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Pertumbuhan PDB dibanding triwulan yang sama tahun lalu. Turun 0,32 poin dibanding Triwulan I 2026.
Sumber: Badan Pusat Statistik, [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010. Diolah The Signal.
Kemendagri menetapkan sembilan langkah konkret yang harus dikawal pelaksanaannya di daerah, yaitu percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi APBN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, serta kemudahan perizinan perusahaan. Dari sembilan langkah itu, setiap daerah wajib memilih sedikitnya tiga yang dinilai paling menentukan bagi kondisi ekonominya sendiri.
Tomsi menegaskan pendekatan terhadap setiap daerah tidak bisa disamaratakan karena karakteristik, potensi, dan persoalan tiap wilayah berbeda. "Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis pasti berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya enggak dapat secara rinci," ujarnya.