Kementerian Dalam Negeri mendesak seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat proses registrasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut langkah ini penting agar data penerima bantuan sosial lebih akurat dan penyalurannya tepat sasaran. Instruksi ini merupakan turunan dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan penyatuan data lintas layanan publik.

Menurut Tito, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri berperan menyediakan basis data kependudukan yang sudah terhubung dengan data biometrik warga. Nomor Induk Kependudukan atau NIK difungsikan sebagai pengenal tunggal setiap warga saat mengakses layanan pemerintah, sementara verifikasi biometrik memastikan identitas yang dipakai benar-benar milik orang yang bersangkutan. Ke depan, sistem ini direncanakan terhubung dengan layanan Kementerian Kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, hingga pertanahan di ATR/BPN melalui satu single sign-on dengan satu nomor identitas per warga.

Tito mengakui proses registrasi ini tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah, sebab tidak semua warga memiliki telepon pintar atau bisa mengoperasikan aplikasi pendaftaran secara mandiri. Karena itu, Kemendagri meminta tiap daerah menyediakan agen Perlinsos yang bertugas mendampingi warga, termasuk dalam proses registrasi dan verifikasi identitas. Tito juga meminta pemerintah daerah membentuk tim atau satuan tugas khusus Perlinsos untuk mengawal proses ini di lapangan.

Pernyataan ini disampaikan Tito kepada awak media di Jakarta, Senin, 9 November 2026. Ia menyebut digitalisasi Perlinsos pada akhirnya akan membantu kerja pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada warganya.