Pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan untuk mempercepat transformasi digital nasional, mulai dari digitalisasi keuangan daerah, efisiensi belanja negara, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di sektor keuangan, hingga pengembangan talenta digital. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal ini dalam seminar daring Perbanas Institute, Selasa (10/11). Agenda ini penting karena menyangkut bagaimana belanja pemerintah, layanan publik, dan sektor keuangan beradaptasi dengan penggunaan data dan AI yang terus meningkat.
Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026, disebut sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Nilai transaksi ekonomi digital diperkirakan mendekati US$100 miliar pada 2025, didorong oleh e-commerce, layanan keuangan digital, dan transaksi video commerce yang disebut terbesar di Asia Tenggara. Dari sisi adopsi, sistem pembayaran QRIS sudah dipakai sekitar 66 juta pengguna dan hampir 45 juta pedagang per Juni 2026, sementara 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 95 persen sudah memiliki ekosistem digital. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen dan tingkat literasi keuangan masyarakat 69,57 persen.
Dari empat agenda yang ditetapkan, salah satu yang paling konkret adalah efisiensi belanja negara melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring di sistem e-katalog, yang sudah berjalan sejak Oktober 2026 dan kini diperluas agar terhubung dengan marketplace dan pelaku UMKM. Agenda lain mencakup optimalisasi AI di bank digital serta pengembangan talenta digital lewat program Digital Talent Scholarship. Di tingkat internasional, Indonesia memosisikan diri sebagai salah satu pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dan aktif dalam ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Dradjad menyebut manfaat transformasi digital perlu bekerja pada tiga lapis, yakni perlindungan dasar untuk menjaga daya beli, perluasan akses keuangan masyarakat, serta dukungan permodalan agar UMKM bisa naik kelas dan meningkatkan pendapatan.