Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim sistem integrasi data pemerintah, yang disebut government technology atau GovTech, mulai membuahkan hasil dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menyebut porsi bansos yang salah sasaran turun drastis, dari 77,6 persen menjadi di bawah 10 persen. Klaim ini penting karena menyangkut anggaran negara untuk kelompok miskin yang selama ini sering dikeluhkan tidak sampai ke penerima yang seharusnya berhak.

Menurut Luhut, angka itu berasal dari uji coba program di Banyuwangi, yang menurutnya membongkar banyak masalah dalam pendataan penerima bansos sebelum akhirnya diperbaiki. Pemerintah, katanya, terus menyambungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga, lalu mengolahnya dengan bantuan kecerdasan buatan untuk menyaring siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan. Ia menyebut progres pembangunan GovTech kini sudah mencapai sekitar 80 persen, dengan target peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.

Luhut menambahkan, seluruh data pemerintah ditargetkan sudah memakai satu nomor identitas yang sama untuk setiap warga pada akhir 2026, sehingga berbagai instansi tidak lagi punya data yang terpisah-pisah dan saling bertentangan. Ia mengklaim langkah ini berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp1.200 triliun dengan menutup celah kebocoran serta memaksa birokrasi menjadi lebih transparan dan efisien. Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam acara Reuni Akbar Institut Teknologi Del di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Ia menilai transformasi digital di pemerintahan semacam ini bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.