PT Moya Indonesia (MOYA) menyampaikan tanggapan resmi atas surat permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor S-12231/BEI.PP2/09-2026 tanggal 22 September 2026, terkait telaah laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025. Tanggapan ditandatangani secara elektronik oleh General Manager Elena Anindita pada 24 September 2026, dan mencakup sejumlah pos yang dipertanyakan bursa karena mengalami perubahan signifikan, mulai dari piutang, pajak, uang muka konstruksi, aset kontrak, pinjaman, hingga ekuitas.
Saldo piutang lain-lain kepada pihak berelasi anjlok 99,98 persen, dari Rp1.536,45 miliar pada akhir 2025 menjadi Rp343,14 juta per 30 Juni 2026, setelah tiga pihak berelasi yakni KMG, PMP, dan KHS melunasi utangnya senilai total Rp1.340,00 miliar pada 14 April 2026. Sisa piutang Rp343,14 juta kini hanya kepada TPE, salah satu pemegang saham Perseroan, yang berasal dari pinjaman untuk mendukung operasional TPE. Perusahaan sudah menerima cicilan Rp108,00 juta dari TPE dan memperkirakan pelunasan penuh rampung dalam sekitar 12 bulan ke depan. Di pos lain, pajak dibayar di muka bagian lancar naik 280,83 persen menjadi Rp38,06 miliar, didorong angsuran PPh Pasal 25 anak usaha sebesar Rp29,24 miliar, sementara sisa sengketa pajak tahun 2018 senilai Rp4,08 miliar masih menunggu putusan banding.
Biaya dibayar di muka dan uang muka melonjak 265,43 persen menjadi Rp389,65 miliar, terutama karena uang muka konstruksi terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) naik menjadi Rp285,79 miliar untuk membiayai proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan jaringan distribusi air bersih, dengan realisasi bertahap hingga tahun 2028. Aset kontrak, yaitu hak tagih perusahaan atas pekerjaan konstruksi yang belum resmi ditagih ke mitra kerja sama, membengkak 36,40 persen menjadi Rp4.581,17 miliar, didominasi proyek Greenfield Bundling di Jatiluhur Hilir, Karian Serpong, dan Buaran 3 Hilir senilai Rp4.486,38 miliar yang masih dalam tahap konstruksi. Namun penagihan tunai atas kontrak itu selama semester pertama 2026 cuma Rp11,74 miliar, jauh di bawah Rp627,24 miliar yang tertagih sepanjang 2025, karena mekanisme penagihan ke pemberi konsesi baru cair setelah paket pekerjaan tertentu rampung, sementara pendapatannya sudah diakui lebih dulu sesuai standar akuntansi.
Di sisi pendanaan, pinjaman tidak lancar naik 22,55 persen menjadi Rp6.469,20 miliar, dengan pinjaman bank sindikasi bertambah Rp1.214,37 miliar menjadi Rp3.787,79 miliar dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur naik menjadi Rp144,35 miliar, seluruhnya untuk mendanai belanja modal proyek SPAM di anak usaha ABJ dan ABT. Perusahaan menyatakan sumber pembayaran cicilan utang berasal dari penjualan air, penagihan kontrak, dan dividen dari anak usaha. Perseroan juga menyajikan kembali akun Ekuitas Merging Entities yang sebelumnya nihil menjadi Rp380,15 miliar per 31 Desember 2025 dan Rp281,86 miliar per 1 Januari 2025, menyusul penerapan standar akuntansi PSAK 338 atas akuisisi PT Aetra Air Tangerang dan PT Air Semarang Barat pada Januari 2026, yang keduanya berada dalam pengendalian yang sama dengan Perseroan.