PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) menyampaikan koreksi atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 7 Oktober 2026. Surat bernomor 9238.1/EXT-MUTU/X/2026 ini merevisi laporan sebelumnya yang dikirim 14 Juli 2026, untuk periode pelaporan per 30 Juni 2026. Dokumen ditandatangani Presiden Direktur Arifin Lambaga dan Direktur SDM dan Keuangan Sumarna.
Dana yang dikoreksi berasal dari penawaran umum saham perdana MUTU yang efektif pada 9 Agustus 2023, dengan total hasil kotor Rp101.828.577.600. Setelah dipotong biaya penawaran umum sebesar Rp4.566.314.803, hasil bersih yang diterima perseroan mencapai Rp97.262.262.797. Menurut laporan ini, seluruh dana tersebut telah direalisasikan 100 persen sesuai rencana dalam prospektus, sehingga tidak ada lagi sisa dana IPO yang belum digunakan. Alokasinya terbagi atas belanja modal (capex) sebesar Rp43.693.093.446 atau 45 persen, dan belanja operasional (opex) sebesar Rp53.569.169.351 atau 55 persen.
Inti dari koreksi ini adalah perubahan rincian alokasi capex yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 April 2025. Perseroan mengurangi alokasi capex untuk bangunan sebesar Rp24,5 miliar, lalu mengalihkan Rp4 miliar dari jumlah itu ke capex peralatan dan sisanya Rp20,5 miliar ke pos opex. Perusahaan menyebut transaksi penggunaan dana ini dilakukan kepada berbagai vendor dan penyedia barang serta jasa, dengan rincian lengkap tersimpan dalam pembukuan dan dokumen pendukung internal perseroan.
Dari sisi biaya penawaran umum senilai total Rp4.566.314.803, komponen terbesar adalah biaya jasa manajemen Rp1.504.000.000 (32,94 persen), diikuti biaya percetakan prospektus dan formulir Rp835.277.650 (18,29 persen), serta biaya jasa akuntan publik Rp700.000.000 (15,33 persen). Biaya lain mencakup penjaminan emisi dan penjualan masing-masing Rp188.000.000 (4,12 persen), paparan publik Rp350.000.000 (7,66 persen), konsultan hukum Rp350.000.000 (7,66 persen), biro administrasi efek Rp105.000.000 (2,30 persen), notaris Rp165.000.000 (3,61 persen), pencatatan di Bursa Efek Indonesia Rp115.122.864 (2,52 persen), pendaftaran ke OJK Rp50.914.289 (1,11 persen), dan biaya KSEI Rp15.000.000 (0,33 persen).