Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pada 12 November 2026 atas perkara dengan nomor register 247/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst, dengan PT Pratama Widya Tbk sebagai pemohon dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) sebagai termohon. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Pratama Widya mencabut sendiri permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu, sehingga status perkara tercatat Dicabut. Pengadilan mengabulkan pencabutan tersebut, menyatakan perkara selesai, dan menghukum Pratama Widya membayar biaya perkara sebesar Rp2.354.000. Pemberitahuan putusan ini disampaikan kepada pemohon pada hari yang sama, 12 November 2026.

Perkara ini bermula dari permohonan PKPU yang pertama kali diungkapkan WEGE dalam laporan keterbukaan informasi tertanggal 20 Agustus 2026. Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko WEGE, Rohandi, menyatakan bahwa dengan dicabutnya permohonan tersebut, perkara dinyatakan selesai dan tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, posisi hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Pencabutan ini terjadi di tengah sorotan terhadap WEGE yang pekan ini juga diberitakan menghadapi permohonan PKPU baru dari dua perusahaan lain yang terdaftar pada 13 November 2026. Kedua perkara itu berbeda nomor register dan pihak pemohon dari kasus Pratama Widya yang baru dicabut, sehingga penyelesaian kasus ini tidak otomatis menghapus risiko hukum dari gugatan PKPU lain yang masih berjalan.