PP (Persero) Tbk gagal membayar bagi hasil ke-18 atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B, yang nilai pokoknya Rp295 miliar. Untuk mengatasi itu, perseroan mengajukan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu) ke-4 pada 10 November 2026 di Park Hotel Jakarta, meminta pemegang sukuk menyetujui pelepasan sanksi (waiver) atas keterlambatan tersebut, sekaligus memilih salah satu dari dua opsi: menunda seluruh pembayaran bagi hasil tanpa denda sampai jatuh tempo pokok tahun 2027, atau membayar bagi hasil hanya 1 persen per tahun untuk periode ke-19 dan ke-20 sampai 2027, dengan selisihnya ditangguhkan dan dibayar sekaligus saat jatuh tempo tanpa denda.

Rapat dihadiri pemegang sukuk yang mewakili Rp287 miliar atau 97,29 persen dari total sukuk yang masih beredar, cukup untuk memenuhi kuorum. PTPP diwakili Direktur Keuangan Faizal Rahmad dan Direktur Manajemen Risiko dan Legal Tommy Wiranata Anwar, dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku wali amanat. Hasil pemungutan suara tertulis menunjukkan seluruh empat usulan ditolak mayoritas pemegang sukuk: usulan penundaan penuh ditolak 85,71 persen suara (Rp246 miliar), usulan pembayaran 1 persen ditolak 98,26 persen suara (Rp282 miliar), usulan pemberian kuasa kepada wali amanat ditolak 84,67 persen suara (Rp243 miliar), dan usulan pembebasan wali amanat dari tuntutan di kemudian hari ditolak 83,97 persen suara (Rp241 miliar).

Karena semua usulan ditolak, status gagal bayar atas bagi hasil ke-18 belum mendapat persetujuan resmi dari pemegang sukuk untuk ditunda atau direstrukturisasi. Risalah rapat ini dicatat oleh notaris Rosida Rajagukguk-Siregar dan disampaikan PTPP kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 11 November 2026.