Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pengawasan lapangan yang dilakukan jajarannya menemukan banyak kekurangan dalam pertanggungjawaban keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Temuan ini penting karena MBG adalah program prioritas pemerintah yang menyalurkan dana dalam jumlah besar melalui ribuan dapur di seluruh Indonesia, sehingga kelemahan dalam pencatatan dan pertanggungjawaban keuangannya berisiko membuka celah penyimpangan atau pemborosan anggaran negara.
Purbaya menjelaskan kekurangan yang ditemukan bukan hanya satu jenis, melainkan beragam bentuk masalah administrasi keuangan yang berbeda di tiap lokasi. Data itu dikumpulkan lewat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang turun langsung mensurvei Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit pelaksana MBG di lapangan, guna memotret kondisi riil pengelolaan dana di masing-masing dapur.
Hasil temuan itu rencananya diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi agar aturan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan MBG bisa diperbaiki ke depan. Purbaya juga ditanya soal kemungkinan efisiensi anggaran program MBG, namun hingga Rabu (12/8/2026) dia menegaskan belum ada keputusan apa pun terkait rencana tersebut.