Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) menjawab permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia nomor S-13500/BEI.PP2/10-2026 tanggal 29 Oktober 2026. Bursa meminta SIMP menjelaskan pemberitaan mengenai pemanggilan oleh otoritas Singapura terkait isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk rencana Singapura mengamendemen Transboundary Haze Pollution Act agar ketidakkooperatifan perusahaan dalam penyelidikan bisa dikenai pidana. Jawaban SIMP disampaikan lewat surat bernomor SIMP/030/CS/EXT/XI/26 tanggal 2 November 2026 yang ditandatangani Corporate Secretary Meyke Ayuningrum.

Dalam tanggapannya, SIMP menyatakan bahwa berdasarkan informasi media, pihak yang menerima pemanggilan dan menghadiri pertemuan dengan otoritas Singapura adalah entitas induk perseroan, yaitu Indofood Agri Resources Ltd, bukan SIMP secara langsung. Sampai surat itu dikirim, SIMP mengaku belum menerima klarifikasi apa pun dari induk usahanya mengenai kelanjutan pemanggilan tersebut. Merujuk keterbukaan informasi sebelumnya pada 15 Oktober 2026, SIMP menegaskan tetap menjalankan kebijakan larangan pembakaran (zero burning policy), memantau titik api di area perkebunan, melengkapi lokasi dengan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran, melatih karyawan secara rutin, serta melaporkan dampak lingkungan bulanan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ke kepolisian bila ada kebakaran.

SIMP menyatakan kegiatan usahanya, mulai dari perkebunan hingga operasional pabrik, berjalan normal tanpa gangguan atau dampak material akibat isu karhutla ini. Karena itu, perseroan menilai belum ada kewajiban kontinjensi, provisi, atau informasi material lain yang perlu diakui maupun diungkapkan dalam laporan keuangan maupun keterbukaan informasi terkait isu ini, dan tidak ada fakta material lain yang belum diungkapkan ke publik.