Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial berupa transfer tunai langsung kepada keluarga penerima. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan uji coba skema ini ditargetkan berjalan pada kuartal pertama hingga kedua 2027. Perubahan ini penting karena akan mengubah cara jutaan keluarga penerima bansos menerima bantuan negara, dari bentuk barang atau program tertentu menjadi uang tunai.

Sebelum uji coba dimulai, pemerintah lebih dulu merampungkan pengolahan dan pemutakhiran data penerima agar bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar berhak. Luhut menargetkan proses ini selesai pada akhir tahun ini, sehingga uji coba transfer tunai bisa dimulai awal 2027. Ia menjelaskan penyaluran nantinya berbentuk uang tunai, namun penggunaannya tetap dibatasi lewat semacam kupon agar tidak disalahgunakan. “Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” kata Luhut di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Soal besaran, pemerintah sedang menghitung nilai bantuan sekitar Rp5,4 juta untuk setiap keluarga. Namun angka itu belum final karena keputusan akhir ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Luhut bahkan menyebut total anggaran program ini berpotensi mencapai Rp1.200 triliun apabila perhitungan penghematan anggaran pemerintah terwujud, meski ia menekankan hal itu masih bergantung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain menyiapkan mekanisme transfer tunai, pemerintah juga mengembangkan sistem digital untuk memperbaiki akurasi data penerima bansos. Sistem ini akan diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi penerima juga direncanakan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan identitas penerima sesuai data kependudukan.