RUU Ketenagakerjaan

Yang berubah di sini bukan aturan yang sudah jadi, melainkan target waktu, pemerintah dan DPR mematok 8 Oktober 2026, sekitar dua pekan dari sekarang, sebagai tenggat pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Yang paling terdampak adalah pekerja berstatus alih daya, yaitu buruh yang direkrut lewat perusahaan pihak ketiga alih-alih langsung oleh perusahaan tempat mereka bekerja, karena aturan soal alih daya inilah yang disebut sebagai salah satu titik paling diperdebatkan dalam RUU ini. Ke depan ada dua kemungkinan: RUU disahkan sesuai jadwal karena pemerintah sudah melibatkan tujuh kementerian dan membuka dialog dengan serikat buruh sejak awal, atau tenggat ini meleset seperti yang berulang kali terjadi pada regulasi ketenagakerjaan sebelumnya, mengingat isu alih daya secara historis selalu memicu penolakan keras dari kalangan buruh. Yang akan memastikan arah mana yang terjadi adalah apakah draf final RUU benar-benar diketok DPR pada 8 Oktober 2026, dan apakah isi ketentuan alih daya di draf itu longgar atau ketat bagi pengusaha.