PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) mengumumkan rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD atau rights issue) dengan jumlah saham baru maksimal 48.000.000.000 lembar, bernilai nominal Rp25 per saham sama seperti saham CBRE yang sudah beredar. Rencana ini akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 Desember 2026. Dana hasil rights issue, setelah dipotong biaya emisi, akan dipakai untuk dua hal: mengonversi utang Perseroan menjadi saham, dan sisanya untuk modal kerja. Harga pelaksanaan dan jumlah final saham yang benar-benar diterbitkan baru akan diumumkan dalam prospektus PMHMETD.
Bagian konversi utang ini bernilai total Rp858.595.500.000, setara US$48,5 juta dengan kurs Rp17.703 per dolar sesuai kurs JISDOR 28 Agustus 2026. Utang ini berasal dari perjanjian promissory note tertanggal 31 Oktober 2025 yang akan dikonversi menjadi modal disetor untuk empat pihak: PT Garuda Nusantara Mineral senilai US$20 juta (sekitar Rp354,06 miliar), Hilong Shipping Holding Limited senilai US$5 juta (sekitar Rp88,515 miliar), Yafin Tandiono Tan senilai US$11 juta (sekitar Rp194,733 miliar), dan PT Saga Investama Sedaya senilai US$12,5 juta (sekitar Rp221,2875 miliar). Sebagian hak tagih yang kini dipegang Garuda Nusantara Mineral sebelumnya berasal dari Hilong Shipping, yang dialihkan lewat perjanjian cessie pada 8 Juli 2026.
CBRE juga menyebut bahwa PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN), yang sebelumnya diumumkan pada 10 November 2025 berencana mengonversi hak tagihnya senilai US$6,5 juta, telah sepakat membatalkan rencana konversi tersebut lewat kesepakatan pembatalan tertanggal 30 Juni 2026. Akibatnya, utang kepada SKRN tidak masuk dalam skema rights issue ini dan akan tetap dilunasi CBRE menggunakan arus kas internal atau sumber pembiayaan lain.
Soal jadwal, pengumuman RUPSLB dilakukan 9 November 2026, pemanggilan resmi menyusul pada 24 November 2026, dengan daftar pemegang saham yang berhak hadir dihitung dari posisi penutupan perdagangan di BEI pada 23 November 2026. Setelah RUPSLB menyetujui rencana ini, pernyataan pendaftaran ke OJK harus menjadi efektif paling lambat 12 bulan dari tanggal RUPSLB.