Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) menyampaikan tanggapan resmi bernomor 076/DPN/PTK/IX/2026 kepada Bursa Efek Indonesia, menjawab surat permintaan penjelasan Bursa nomor S-12759/BEI.PP3/10-2026 tanggal 7 Oktober 2026. Dalam suratnya, Direktur sekaligus Corporate Secretary DPNS, Hendrik Loprado, menjelaskan bahwa rencana audit laporan keuangan sempat diubah dari periode 31 Maret 2026 menjadi 30 Juni 2026, karena Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang mengkaji rencana bisnis baru Perseroan mensyaratkan laporan keuangan kuartalan terbaru sebagai dasar penelaahan.

Perseroan mengakui audit atas laporan keuangan per 31 Maret 2026 sampai saat ini belum rampung akibat kendala teknis dan error pada sistem database akuntansi perusahaan, sehingga penyampaiannya telat dari jadwal semula. DPNS menargetkan laporan keuangan auditan periode 31 Maret 2026 selesai akhir Oktober 2026, dan periode 30 Juni 2026 selesai pertengahan November 2026. Penyelesaian audit ini juga jadi prasyarat penting karena RUPS dengan agenda perubahan kegiatan usaha, yang menjadi salah satu syarat pemulihan dari suspensi saham, belum bisa digelar sebelum KJPP merampungkan kajian kelayakan bisnis baru Perseroan di bidang pergudangan dan penyimpanan.

Berdasarkan tabel perkembangan yang dilampirkan, sejumlah tahapan mengalami pergeseran target. Penunjukan KJPP untuk menyusun studi kelayakan yang semula ditargetkan 18 Februari 2026 kini menunggu rampungnya laporan keuangan auditan kuartal I dan II 2026. Penyusunan studi kelayakan yang semula ditargetkan pertengahan April 2026 bergeser ke akhir November 2026, sedangkan RUPSLB untuk menambah bidang usaha baru yang sebelumnya ditargetkan September 2026 kini mundur ke Desember 2026. Perseroan menyatakan belum ada rencana tindakan korporasi lain dalam 12 bulan ke depan maupun informasi material lain di luar yang telah diungkapkan dalam surat ini.