PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) mengirim surat tanggapan nomor 035/GTB-JKT/IX/2026 tertanggal 25 September 2026 kepada Bursa Efek Indonesia, menjawab surat permintaan penjelasan bursa nomor S-11422/BEI.PP3/09-2026 tanggal 7 September 2026. Surat itu ditandatangani Direktur Octavianus Wenas. Perseroan menjelaskan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026, izin operasi tambang yang harus disetujui setiap tahun oleh Kementerian ESDM, masih dalam evaluasi keempat dan belum disetujui. Perusahaan menargetkan persetujuan keluar akhir September atau minggu pertama Oktober 2026, dengan kendala utama berupa kelengkapan dokumen teknis, izin pendukung, dan administratif. Selama RKAB belum turun, kegiatan penambangan dan penjualan tetap dihentikan sementara dan perusahaan tidak mencatat penjualan sama sekali, meski sampai saat ini belum ada gugatan dari kreditur, vendor, maupun pemasok.
Dari sisi pajak, GTBO melaporkan utang pajak sebesar US$13.463.165, termasuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun fiskal 2023 senilai sekitar US$12,29 juta yang diterima 28 Januari 2026, terdiri dari PPh Pasal 21 US$35.507, PPh Pasal 26 US$4.964.290, PPh Pasal 25/29 US$3.376.387, dan Surat Ketetapan Pajak 2023 senilai US$3.912.950, dengan nilai kurang bayar utama US$4.834.986. Perseroan menyatakan telah menyetujui hasil pemeriksaan pajak tersebut sehingga tidak mengajukan keberatan atau banding, dan rencana cicilan pembayarannya masih dikoordinasikan dengan kantor pajak. Akibat pengakuan kewajiban pajak ini, saldo awal laba ditahan dikoreksi secara retrospektif dari US$10.586.021 menjadi US$1.938.358, atau turun US$8.647.663.
Perseroan juga merinci piutang lain-lain senilai neto US$42.403.291 (US$4.153.291 jangka pendek dan US$38.250.000 jangka panjang), sisa dari uang muka yang pada 2013 diberikan ke Massicot Trade Limited untuk membeli konsesi tambang di Indonesia dan/atau Afrika, yang batal karena kondisi ekonomi dan politik di Sudan menghentikan rencana eksplorasi emas di sana. Berdasarkan addendum perjanjian, kewajiban pengembalian dana ini kini dipegang Energy Coal Resources Pte Ltd, yang mencicil tanpa bunga sampai 2035 dan telah membayar US$846.709 pada periode berjalan.
Jumlah karyawan turun dari 128 orang per Maret 2025 menjadi 36 orang per Maret 2026, dengan koreksi bahwa laporan sebelumnya salah menulis angka 37 untuk periode 2025. Penyusutan terbesar ada di divisi operasional dan tambang, dari 97 menjadi hanya 4 orang. Meski tidak berproduksi, perseroan tetap mengeluarkan beban produksi US$294.835 untuk memelihara aset tambang dan beban lingkungan US$74.766. Perseroan juga mengakui salah mengklasifikasikan penerimaan cicilan piutang US$846.709 sebagai arus kas pendanaan, padahal seharusnya arus kas investasi sesuai Peraturan VIII.G.7, dan akan merevisi penyajiannya. Untuk menutup kebutuhan operasional selama belum ada pendapatan, manajemen mengandalkan kas yang ada, cicilan piutang, efisiensi biaya, dan dukungan dana dari pemegang saham pengendali bila diperlukan.