LPPI rampungkan realisasi dana obligasi-sukuk Rp2,74 triliun

Emiten berkode LPPI menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dari empat instrumen obligasi dan sukuk berkelanjutan yang efektif sejak 2 Desember 2025, untuk periode pelaporan sampai dengan 31 Oktober 2026. Total dana kotor yang terkumpul dari Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap IV mencapai sekitar Rp2,75 triliun. Setelah dipotong biaya penerbitan sekitar Rp11,61 miliar untuk jasa penjaminan, penyelenggaraan, penjualan, wali amanat, dan pemeringkatan, dana bersih yang tersedia untuk digunakan sekitar Rp2,74 triliun.

Untuk Obligasi Tahap III dengan dana bersih Rp797,21 miliar, sebanyak 71 persen atau Rp564,86 miliar sudah dipakai membayar pokok, cicilan, dan bunga utang, sementara 29 persen atau Rp232,35 miliar dipakai sebagai modal kerja, sehingga seluruh dana tahap ini sudah terserap habis. Pola serupa terjadi pada Sukuk Tahap III dengan dana bersih Rp270,71 miliar, yakni 79 persen atau Rp213,04 miliar untuk membayar utang dan 21 persen atau Rp57,67 miliar untuk modal kerja, juga tanpa sisa dana.

Pada Obligasi Tahap IV dengan dana bersih Rp996,10 miliar, rencana awal adalah 78 persen atau Rp780 miliar untuk membayar utang dan 22 persen atau Rp216,10 miliar untuk modal kerja. Realisasi pembayaran utang sudah sesuai rencana, tetapi modal kerja baru terserap 17 persen atau Rp174,05 miliar, sehingga masih ada sisa Rp42,06 miliar yang untuk sementara ditempatkan sebagai deposito berjangka di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan bunga 7 persen per tahun. Sementara itu, Sukuk Tahap IV dengan dana bersih Rp673,93 miliar sudah hampir seluruhnya terserap, yakni 99,76 persen atau Rp673,77 miliar untuk membayar utang dan 0,24 persen atau Rp1,63 miliar untuk modal kerja. Laporan ini ditandatangani Direktur LPPI, Kosim Sutiono, dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan serta PT Bursa Efek Indonesia sesuai POJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.