PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) melaporkan pendapatan sembilan bulan pertama 2026 sebesar Rp3,64 miliar, naik dari Rp2,52 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya, menurut laporan keuangan interim yang tidak diaudit per 30 September 2026. Rugi bersih perusahaan ikut menyempit menjadi Rp33,08 miliar, dari Rp54,90 miliar pada sembilan bulan pertama 2025. Rugi per saham dasar tercatat Rp0,00333, membaik dari Rp0,00552 setahun sebelumnya.
Di sisi aset, total kekayaan MPRO tercatat Rp1,67 triliun per akhir September 2026, hampir tidak berubah dari Rp1,68 triliun di akhir 2025. Sebagian besar aset berupa tanah belum dikembangkan senilai Rp912,13 miliar dan aset real estat senilai Rp512,66 miliar, sementara kas perusahaan menyusut dari Rp11,27 miliar menjadi Rp9,48 miliar. Total liabilitas naik dari Rp489,74 miliar menjadi Rp520,11 miliar, didorong kenaikan utang kepada pihak ketiga lain dari Rp81,57 miliar menjadi Rp122,84 miliar. Di sisi lain, utang pajak perusahaan turun tajam dari Rp25,51 miliar menjadi Rp349,51 juta setelah MPRO membayar pajak sebesar Rp33,19 miliar sepanjang sembilan bulan ini, jauh lebih besar dibanding Rp818,18 juta pada periode sebelumnya. Ekuitas yang menjadi hak pemegang saham turun dari Rp1,19 triliun menjadi Rp1,15 triliun, sejalan dengan rugi berjalan yang membuat defisit tertahan membesar dari Rp211,97 miliar menjadi Rp245,03 miliar.
Dari sisi arus kas, kegiatan operasional MPRO membukukan kas keluar neto Rp43,01 miliar, melebar dari Rp24,05 miliar pada periode yang sama tahun lalu, antara lain karena pembayaran pajak besar tadi. Kekurangan kas itu ditutup dari aktivitas pendanaan, terutama penerimaan Rp41,27 miliar dari pihak ketiga lain, naik dari Rp11,82 miliar setahun sebelumnya. Perseroan mengonsolidasikan tiga anak usaha di bidang pengembangan properti, yaitu PT Trixindo Selaras di Jakarta yang sudah beroperasi sejak 2017 dengan kepemilikan 99,99 persen, serta PT Creative Softhouse di Surabaya dan PT Bintang Dwi Lestari di Banten yang keduanya belum beroperasi, dengan kepemilikan masing-masing 99,99 persen dan 52 persen. Surat pernyataan direksi atas laporan ini ditandatangani oleh Direktur Utama Ronald Kumalaputra dan Direktur Iwan Kurniawan di Jakarta pada 27 Oktober 2026.