Pemerintah resmi memulai Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) melalui acara peluncuran dan groundbreaking di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8). Acara ini tersambung langsung dengan tiga proyek lain di Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Presiden Prabowo Subianto menegaskan target pembangunan 100 GWp energi surya harus rampung dalam tiga tahun, dengan menekankan kerja sama antara kementerian dan BUMN.
Sebagai tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp, jauh di bawah target akhir 100 GWp. Proyek yang diresmikan mencakup PLTS Gilimanuk 300 megawatt peak (MWp), PLTS Terapung Gajah Mungkur di Jawa Tengah 134 MWp, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau 0,92 MWp, dan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung 0,078 MWp. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim program ini berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp73 triliun per tahun karena biaya listrik dari PLTS lebih murah dibanding pembangkit diesel atau gas, sekaligus menekan pemakaian solar diesel hingga 6 juta kiloliter per tahun secara nasional, termasuk 500 ribu kiloliter khusus di Bali.
Bahlil juga menyebut proyek ini berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif, terbagi antara industri panel surya dan baterai penyimpanan (3,5 juta) serta sektor konstruksi (2 juta), dengan klaim pengurangan emisi karbon 140,16 juta ton CO2 per tahun. Angka-angka ini merupakan proyeksi dari Kementerian ESDM, belum berupa hasil yang terverifikasi. Di lapangan, dampaknya sudah terasa di dua lokasi kepulauan: PLTS Desa Sembur menyediakan listrik untuk fasilitas cold storage nelayan berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es 4 ton, sementara PLTS Pulau Rengit menambah waktu nyala listrik warga dari 12 jam menjadi 24 jam sehari sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan listrik sekitar Rp4.400 per kWh atau 26 persen lebih rendah.