PT PP (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) ketiga untuk Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B pada Selasa, 11 November 2026, pukul 15.43 hingga 17.05 WIB di Park Hotel Jakarta. Hasilnya, keempat usulan yang diajukan perseroan untuk meringankan pembayaran bunga semuanya ditolak oleh pemegang obligasi, termasuk permintaan penundaan pembayaran bunga ke-18 yang sudah terlambat dibayar sejak sebelumnya.
Rapat dihadiri pemegang obligasi dan kuasanya yang mewakili Rp572,3 miliar suara, atau 88,73 persen dari total obligasi seri ini yang belum dilunasi sebesar Rp645 miliar, sehingga syarat kuorum kehadiran terpenuhi. PTPP diwakili Direktur Keuangan Faizal Rahmad, sementara wali amanat dijabat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Empat pemegang obligasi menyampaikan pertanyaan atau pendapat sebelum pemungutan suara tertulis dilakukan. Untuk usulan pertama, yakni waiver atas bunga ke-18 yang telat dibayar sekaligus penundaan bunga tanpa denda sampai jatuh tempo 2027, sebanyak 97,59 persen suara menolak dan hanya 2,41 persen yang setuju. Usulan kedua, yaitu opsi membayar bunga 1 persen per tahun untuk bunga ke-19 dan ke-20 dengan sisanya ditangguhkan sampai jatuh tempo 2027, ditolak lebih tipis dengan 50,03 persen suara menolak berbanding 49,97 persen setuju. Usulan ketiga soal pemberian kuasa kepada wali amanat untuk menandatangani perubahan perjanjian juga ditolak tipis, 50,90 persen berbanding 49,10 persen.
Usulan keempat, yaitu pembebasan wali amanat dari segala tuntutan di kemudian hari, sebenarnya memperoleh suara setuju mayoritas sebesar 61,33 persen. Namun karena Perjanjian Perwaliamanatan mensyaratkan persetujuan minimal tiga per empat atau 75 persen dari suara yang hadir agar keputusan sah, usulan ini pun tetap dinyatakan tidak disetujui. Dengan ditolaknya seluruh usulan, tidak ada keringanan yang diperoleh PTPP untuk kewajiban bunga ke-18 yang sudah telat maupun bunga ke-19 dan ke-20 mendatang.