PT PP (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu) ketiga untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023 pada Rabu, 11 November 2026, di Park Hotel Jakarta. Rapat dihadiri pemegang sukuk yang mewakili Rp105 miliar dari total sukuk yang belum dilunasi sebesar Rp108,754 miliar, atau 96,55 persen, sehingga kuorum sesuai perjanjian perwaliamanatan terpenuhi. Perseroan diwakili Direktur Keuangan Faizal Rahmad, sementara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk hadir selaku wali amanat.
Emiten mengajukan empat usulan keputusan: pertama, penundaan pembayaran bagi hasil sampai jatuh tempo 2027 tanpa denda; kedua, pembayaran bagi hasil hanya 1 persen per tahun untuk bagi hasil ke-19 dan ke-20 dengan selisihnya ditangguhkan dan dibayar saat jatuh tempo 2027, sementara bagi hasil ke-18 yang sudah terlambat dibayar penuh bersamaan jatuh tempo pokok; ketiga, kuasa bagi wali amanat untuk menandatangani perubahan perjanjian perwaliamanatan; dan keempat, pembebasan wali amanat dari tuntutan di kemudian hari. Karena aturan mensyaratkan persetujuan minimal 75 persen dari suara yang hadir, keempat usulan gagal lolos meski perolehan suara setujunya cukup tinggi: usulan pertama disetujui 71,43 persen (Rp75 miliar), usulan kedua dan ketiga masing-masing 61,90 persen (Rp65 miliar), sedangkan usulan keempat hanya disetujui 45,71 persen dan justru ditolak mayoritas 54,29 persen suara (Rp57 miliar).
Dengan ditolaknya seluruh usulan, PTPP tetap terikat pada ketentuan pembayaran bagi hasil sukuk yang semula, termasuk kewajiban bagi hasil ke-18 yang sudah terlambat dibayar. Tidak ada pemegang sukuk yang mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam rapat tersebut, dan keputusan diambil melalui pemungutan suara tertulis sesuai Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.