PT PP (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu) ketiga untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B pada 11 November 2026 di Park Hotel Jakarta. Pemegang sukuk menolak kedua opsi keringanan yang diajukan perusahaan. Opsi pertama, penundaan pembayaran bagi hasil tanpa denda sampai jatuh tempo 2027, hanya disetujui 68,09% suara atau senilai Rp64 miliar dari total sukuk yang hadir, masih di bawah syarat minimal 75% suara setuju yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Opsi kedua, pembayaran bagi hasil 1% per tahun sampai jatuh tempo 2027 dengan sisa kewajiban ditangguhkan ke tahun yang sama, mendapat dukungan lebih rendah lagi, yaitu 38,30% atau Rp36 miliar, sehingga juga ditolak.

Karena kedua opsi gagal mendapat suara cukup, dua agenda ikutan yaitu pemberian kuasa kepada wali amanat untuk menandatangani perubahan perjanjian dan pembebasan wali amanat dari tuntutan di kemudian hari, juga ikut ditolak dengan proporsi suara yang sama. RUPSu ini dihadiri pemegang sukuk yang mewakili Rp94 miliar atau 94% dari total sukuk Seri B yang masih beredar senilai Rp100 miliar, sehingga syarat kuorum terpenuhi. Perseroan diwakili Direktur Keuangan Faizal Rahmad, wali amanat dijabat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dan notaris Rosida Rajagukguk-Siregar mencatat jalannya rapat. Tidak ada pemegang sukuk yang mengajukan pertanyaan atau pendapat selama pertemuan berlangsung.

Kedua opsi ini sejak awal diajukan karena PTPP belum membayar bagi hasil ke-18 sukuk tersebut. Dengan penolakan ini, status keterlambatan pembayaran bagi hasil ke-18 tetap tanpa kesepakatan baru antara perusahaan dan pemegang sukuk.