Kamis, 24 September 2026 · 05.55 WIB
IHSG 6.374,91 ▼0,15% USD/IDR 17.798 ▼0,27% Emas (spot) Rp2.455rb ▼0,28%
Signal Harian · edisi arsip

Pasar Tertekan Jelang RDG BI, Restrukturisasi BUMN Terbelah

Selasa, 22 September 2026 · dirangkai dari 88 berita

Rupiah dan IHSG melemah lagi menjelang keputusan bunga Bank Indonesia, sementara nasib restrukturisasi utang dua BUMN besar berakhir dengan hasil berlawanan. Di sisi lain, pemerintah membuka banyak jalur sekaligus untuk memperluas ekspor dan menata ulang industri tekstil.

01

Tekanan Pasar Berlanjut Jelang Keputusan RDG BI

Rupiah melemah 32 poin ke Rp17.879 per dolar AS dan IHSG turun 1,69 persen ke 6.277,04, dengan sektor energi dan perbankan jadi beban utama dalam pelemahan yang terus membesar sepanjang sesi perdagangan. Tekanan ini melanjutkan pola sehari sebelumnya, di tengah pelebaran selisih suku bunga setelah The Fed, bank sentral Jepang, dan bank sentral Eropa sama-sama menaikkan bunga 25 basis poin, sementara Bank Indonesia diperkirakan menahan bunganya. Gejolak juga merembet ke saham individu, setidaknya empat emiten yaitu AYLS, BJBR, AGII, dan PNLF harus menjawab permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia atas volatilitas transaksi sahamnya dalam waktu berdekatan. Arahnya sudah jelas mengarah ke tekanan yang belum mereda, dan penentu terdekatnya adalah hasil Rapat Dewan Gubernur BI yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

02

Restrukturisasi Utang BUMN Mulai Terbelah

Rangkaian negosiasi utang BUMN yang berlanjut sejak edisi kemarin kini menunjukkan dua hasil yang berlawanan. Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Waskita, dengan dukungan 97,14 persen suara, menyetujui pemangkasan kupon dari 9,75 persen menjadi 5 persen, dengan pembayaran pertama Rp36,26 miliar pada 23 Desember 2026. Sebaliknya, pemegang sukuk ijarah maupun obligasi 2022 Pos Indonesia menolak seluruh proposal restrukturisasi, termasuk permintaan penundaan pembayaran yang paling mendesak. Pembedanya kemungkinan ada pada kekuatan proposal dan kepercayaan kreditor terhadap arus kas masing-masing perusahaan ke depan, dan yang perlu diperhatikan berikutnya adalah bagaimana Pos Indonesia menyusun proposal baru atau mencari sumber lain untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

03

Pemerintah Buka Banyak Pintu Perdagangan Sekaligus

Rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan rencana pelonggaran aturan bahan baku tekstil sekaligus penertiban impor baju bekas ilegal, setelah industri tekstil dalam negeri tercatat net importer bahan baku senilai US$8,4 miliar. Pada saat yang sama, pemerintah mengejar percepatan ratifikasi IEU-CEPA dengan Uni Eropa, ditargetkan rampung semester II 2026 dan berlaku awal 2027, serta menyepakati pembentukan kelompok kerja aksesi RCEP untuk empat ekonomi baru yaitu Bangladesh, Chile, Hong Kong, dan Sri Lanka. Kementerian Perdagangan turut merilis platform ekspor terintegrasi InaExport dengan 19 mitra baru untuk memperluas akses UMKM ke pasar luar negeri. Arahnya konsisten ke satu tujuan, menata ulang jalur masuk bahan baku industri di dalam negeri sambil memperluas dan mempercepat akses pasar ekspor, dan yang akan menguatkan arah ini adalah realisasi konkret seperti revisi aturan Pertek atau hasil kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akhir Oktober hingga awal November.

Yang paling menentukan besok adalah arah keputusan RDG BI dan bagaimana Pos Indonesia merespons penolakan restrukturisasi utangnya.

Artikel yang dirangkum edisi ini

Buka edisi terbaru →